Nusron Wahid Dorong Kampus Jadi Ruang Kritik: Kebijakan Negara Harus Terbuka untuk Diperdebatkan

Sleman-Mediaindonesianews.com: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mendorong lingkungan perguruan tinggi, termasuk Politeknik Agraria STPN, untuk tetap menjadi ruang terbuka bagi kritik dan perbedaan pemikiran terhadap kebijakan negara.

Pesan tersebut disampaikan Nusron saat memberikan sambutan dalam Kuliah Umum bertema “Tanah, Negara, dan Rakyat: Memaknai Kembali Transformasi Pelayanan Pertanahan dalam Perspektif Kebangsaan” di Politeknik Agraria STPN, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (4/9).

Menurut Nusron, status Politeknik Agraria STPN sebagai sekolah semi-kedinasan tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi tradisi akademik dalam mempertukarkan gagasan. Ia justru meminta kampus aktif menghadirkan tokoh-tokoh dengan pandangan kritis, termasuk mereka yang berbeda atau bahkan mengkritik kebijakan pemerintah.

“Tradisi dialektika berpikir, tidak boleh mati di mana pun kita berada. Sebagai insan akademik di kampus ini, meskipun kampus ini adalah sekolah semi-kedinasan, saya minta untuk tidak segan-segan mengundang berbagai tokoh dari level mana pun yang sifatnya kritik dan kritis terhadap negara. Termasuk kritis terhadap kebijakan kita,” kata Nusron.

Ia menilai perbedaan perspektif merupakan bagian penting dalam proses pendidikan. Pertukaran gagasan, kata dia, justru dapat membuat seseorang memiliki sudut pandang yang lebih luas.

Nusron kemudian menggunakan analogi “filsafat apel” untuk menggambarkan perbedaan antara pertukaran benda dan pertukaran pemikiran.

“Kalau ada dua orang, saya sama Rocky, masing-masing punya sebuah apel, kemudian kita tukarkan masing-masing apel kita, maka jadinya tetap sama, masing-masing tetap hanya memiliki satu buah apel,” ujarnya.

Namun, menurut Nusron, kondisi berbeda terjadi ketika yang dipertukarkan adalah pemikiran.

“Kalau kita mempunyai dua pemikiran yang berbeda, kemudian pemikiran itu kita saling tukarkan, maka jadinya kita mempunyai dua buah pemikiran yang berbeda,” katanya.

Karena itu, ia berharap kuliah umum dan forum akademik semacam itu terus dikembangkan di lingkungan Politeknik Agraria STPN. Menurutnya, ruang diskusi akan memperkaya perspektif mahasiswa sekaligus membentuk cara berpikir yang lebih kritis.

“Sharing pendapat itu akan menjadikan kita kaya akan pendapat dan kaya akan hasrat,” tutur Nusron.

Rocky Gerung: Pikiran Harus Bisa Dibantah

Dalam forum yang sama, Rocky Gerung menekankan pentingnya perdebatan sebagai bagian dari proses pengujian sebuah pemikiran.

Menurut Rocky, gagasan akademik tidak seharusnya ditempatkan sebagai sesuatu yang tidak boleh dipertanyakan. Justru melalui bantahan dan perdebatan, sebuah pemikiran dapat diuji secara lebih terbuka.

“Pikiran, kuliah umum, kalau tidak ada yang bantah, dia jadi doa. Doa nggak boleh dibantah, pikiran harus dibantah. Itu bedanya,” ujar Rocky.

Ia juga mengatakan pendekatan filsafat digunakan untuk mengajak para taruna melihat kembali akar dari berbagai konsep yang selama ini dianggap telah mapan.

“Saya sengaja mengambil cara berpikir filosofi untuk membongkar akarnya. Supaya ada konsep-konsep radikal. Kita membongkar tanah untuk menemukan akar. Kita membongkar pikiran supaya tidak ada yang disembunyikan secara politis,” katanya.

Tiga Cara Memaknai Tanah

Dalam paparannya, Rocky juga menguraikan tiga perspektif dalam memaknai tanah, yakni dari sisi masyarakat adat, negara, dan korporasi.

Bagi masyarakat adat, tanah tidak semata-mata dipandang sebagai benda atau aset ekonomi. Tanah memiliki nilai magis dan berkaitan erat dengan kehidupan serta warisan leluhur.

Sementara dari perspektif negara, tanah memiliki fungsi sosial yang diwujudkan melalui pengaturan, kebijakan, serta hukum.

Adapun bagi korporasi, tanah cenderung dipandang sebagai komoditas yang mempunyai nilai ekonomi dan bisnis.

Perbedaan cara pandang tersebut, menurut Rocky, menjadi bagian penting untuk memahami persoalan agraria secara lebih luas, terutama ketika tanah berada pada persinggungan antara kepentingan masyarakat, negara, dan dunia usaha.

Kuliah umum tersebut diikuti sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, Plt. Direktur Politeknik Agraria STPN, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran, serta lebih dari 500 Taruna/i Politeknik Agraria STPN.

Forum tersebut sekaligus menjadi ruang pertukaran gagasan mengenai persoalan tanah, negara, masyarakat, serta arah transformasi pelayanan pertanahan dalam perspektif kebangsaan. (red)