GMNI Desak DPR Bentuk Pansus Penyadapan, Minta Jokowi dan Listyo Sigit Diproses Hukum

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Dewan Pengurus Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) mengeluarkan tuntutan politik dan hukum terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan serta penyadapan ilegal yang dinilai mengancam kehidupan demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Dalam pernyataan sikap bertajuk "Darurat Republik: Adili Jokowi, Sigit, dan Kroninya", DPD GMNI mendesak agar Joko Widodo, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, serta pihak-pihak yang disebut terlibat dalam dugaan penyalahgunaan kekuasaan diproses melalui mekanisme hukum yang terbuka dan transparan.

Selain itu, GMNI secara khusus meminta DPR RI segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penyadapan untuk mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang dan penggunaan instrumen negara.

Ketua DPD GMNI, Deodatus Sunda Se atau Dendy Se, menilai persoalan tersebut tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan politik antarkelompok, tetapi harus menjadi perhatian serius dalam menjaga konstitusi dan mekanisme demokrasi.

Dalam pernyataan sikapnya yang diterima redaksi mediaindonesianews, Sabtu (14/11/2026), GMNI menyoroti dugaan penyadapan ilegal, persekongkolan kekuasaan, serta praktik politik dinasti yang menurut organisasi tersebut berpotensi merusak prinsip demokrasi dan mekanisme pengawasan antarlembaga negara.

GMNI juga menilai fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif perlu diperkuat agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Organisasi mahasiswa tersebut menegaskan bahwa negara harus kembali menjalankan mandat konstitusi untuk melayani kepentingan rakyat, khususnya masyarakat kecil atau kaum Marhaen, bukan menjadi instrumen untuk mempertahankan kekuasaan segelintir pihak.

Dalam tuntutannya, DPD GMNI menyampaikan empat poin utama.

Pertama, mendesak proses hukum terhadap Joko Widodo, Listyo Sigit Prabowo, dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan. GMNI meminta tidak ada kekebalan politik dalam penegakan hukum.

Kedua, mendesak DPR RI segera membentuk Pansus Penyadapan guna mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang dan penggunaan alat negara.

Ketiga, meminta pembersihan lembaga negara dari praktik penyalahgunaan kekuasaan serta mengembalikan fungsi mekanisme checks and balances agar lembaga negara bekerja sesuai konstitusi.

Keempat, mendesak pengembalian kedaulatan kepada rakyat melalui tata kelola pemerintahan yang berlandaskan Pancasila, keadilan sosial, musyawarah mufakat, dan semangat gotong royong.

GMNI juga mengajak mahasiswa, aktivis, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran kritis terhadap berbagai persoalan kebangsaan.

Menurut organisasi tersebut, gerakan mahasiswa tidak boleh hanya hadir ketika terjadi krisis, tetapi harus konsisten menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan negara.

DPD GMNI menegaskan, apabila tuntutan tersebut tidak mendapat perhatian, pihaknya menyatakan akan mendorong konsolidasi gerakan bersama kaum Marhaen, pemuda, dan masyarakat melalui aksi massa sebagai bentuk penyampaian aspirasi.

GMNI menyebut perjuangan tersebut sebagai upaya mengembalikan arah kehidupan bernegara pada cita-cita Proklamasi dan konsep Negara Gotong Royong, dengan menempatkan musyawarah mufakat serta kedaulatan rakyat sebagai landasan utama.

Pernyataan sikap tersebut ditutup dengan seruan agar seluruh elemen bangsa menjaga konstitusi, memperjuangkan keadilan, dan memastikan kekuasaan negara tetap berada dalam koridor kepentingan rakyat.***