Koalisi Masyarakat Sipil Serahkan Tuntutan ke DPR RI, Minta Anggaran Pendidikan Tidak Digunakan untuk MBG

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Puluhan aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Anggaran Pendidikan mendatangi Gedung DPR RI, Rabu (5/8), untuk menyampaikan tuntutan dan desakan terkait pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta arah pembiayaan program tersebut pada tahun anggaran 2027.

Kedatangan koalisi tersebut bertujuan menyerahkan dokumen berisi tuntutan masyarakat sipil kepada DPR RI sebagai bentuk pengawalan terhadap implementasi putusan MK sekaligus memastikan kebijakan anggaran negara tidak mengurangi alokasi sektor pendidikan.

Dalam dokumen yang disampaikan, koalisi mengajukan empat tuntutan utama kepada DPR RI, yakni meminta pengawalan terhadap pelaksanaan Putusan MK, memastikan sumber pembiayaan Program MBG tahun 2027 tidak berasal dari pengurangan anggaran pendidikan, menolak penggunaan anggaran pendidikan untuk membiayai MBG, serta mendorong DPR RI mengawasi agar pendanaan program tersebut tidak mengorbankan sektor pelayanan publik lainnya.

Narahubung Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Anggaran Pendidikan, Annette Mau, menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan publik, khususnya setelah adanya putusan MK terkait pengujian regulasi Program MBG.

"Pasca dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian regulasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta perlunya pengawalan atas pelaksanaan putusan tersebut dan sumber pembiayaan Program MBG pada tahun anggaran 2027, Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Anggaran Pendidikan perlu menyerahkan dokumen kepada DPR RI sebagai tuntutan dan desakan masyarakat sipil," ujar Annette Mau.

Koalisi berharap DPR RI menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan fiskal pemerintah agar pendanaan Program MBG disusun secara berkelanjutan tanpa mengurangi anggaran pendidikan maupun sektor publik strategis lainnya.

Hingga aksi penyampaian dokumen berlangsung, belum ada keterangan resmi dari DPR RI terkait respons atas tuntutan yang diajukan Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Anggaran Pendidikan. Pemerintah dan DPR RI masih diharapkan memberikan penjelasan mengenai skema pembiayaan Program MBG dalam pembahasan anggaran tahun 2027. (AS)