.png)
NASIONAL
Tim Red
istimewa
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2025 yang mencapai 95,73 persen atau sebesar Rp6,128 triliun dari total pagu anggaran Rp6,401 triliun dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (15/7).
Laporan tersebut disampaikan sebagai bagian dari pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 yang saat ini sedang diajukan Kementerian Keuangan kepada Badan Anggaran DPR RI.
"Realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 mencapai 95,73 persen atau sekitar Rp6.128.365.417.558 dari total pagu Rp6.401.913.357.000," ujar Menteri Nusron di hadapan pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI.
Dalam paparannya, Nusron menjelaskan bahwa sepanjang tahun anggaran 2025, Kementerian ATR/BPN memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp490,2 miliar, hibah dalam negeri Rp12,79 miliar, serta hibah luar negeri Rp22,60 miliar guna mendukung pelaksanaan program kerja kementerian.
Ia juga mengungkapkan bahwa di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, Kementerian ATR/BPN memperoleh relaksasi blokir anggaran dalam dua tahap yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai sekaligus menjaga keberlangsungan program prioritas nasional di bidang pertanahan dan tata ruang.
"Tahap pertama sebesar Rp766,4 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai non-ASN yang beralih status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tahap kedua sebesar Rp666,9 miliar digunakan untuk belanja pegawai calon ASN, program prioritas nasional, layanan pertanahan dan tata ruang, penyediaan sarana prasarana, serta dukungan manajemen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," jelasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengikuti pembahasan bersama Komisi II DPR RI.
Menanggapi laporan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, meminta Kementerian ATR/BPN terus memperkuat tata kelola keuangan negara dengan pendekatan berbasis kinerja yang tidak hanya berorientasi pada serapan anggaran, tetapi juga menghasilkan keluaran, manfaat, dan dampak yang dapat diukur secara nyata.
"Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN menerapkan mekanisme check and balance guna mencegah terjadinya penyimpangan, temuan berulang, dan kerugian negara, terutama pada program prioritas nasional maupun program yang berdampak langsung kepada masyarakat," tegas Zulfikar.
Rapat kerja tersebut juga dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, bersama para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Sementara itu, jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia mengikuti jalannya rapat secara daring.
Realisasi anggaran yang mencapai lebih dari 95 persen tersebut menjadi indikator tingginya tingkat penyerapan anggaran Kementerian ATR/BPN pada Tahun Anggaran 2025, sekaligus menjadi bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut bersama DPR RI.**
