MEDIA INDONESIA NEWS
Opini
Olah Raga
Hiburan
Media Indonesia News Pilar Negara Dalam Mencegah dan Memberantas Korupsi, Sinergis Bersama Penegak Hukum

NASIONAL

29 Juni 2026,    19:54 WIB

Aliansi Cipayung DKI Jakarta Demo di Istana dan Kementerian Koperasi, Desak Pembubaran KDMP


Tim Red

Aliansi Cipayung DKI Jakarta Demo di Istana dan Kementerian Koperasi, Desak Pembubaran KDMP

istimewa

Jakarta-Mediaindonesianews: Aliansi Cipayung DKI Jakarta yang terdiri atas DPD GMNI Jakarta, PMII DKI Jakarta, dan HMI Badko Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian Koperasi dan Istana Negara, Senin (29/6). Massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya pembubaran Program Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih (KDMP) penolakan pembentukan batalion teritorial, serta penghentian apa yang mereka sebut sebagai militerisasi ruang sipil.

Aliansi Cipayung DKI Jakarta Demo di Istana dan Kementerian Koperasi, Desak Pembubaran KDMP

Aksi dipimpin Koordinator Lapangan, Dendy selaku Ketua DPD GMNI Jakarta. Dalam orasinya, ia menyatakan aksi tersebut merupakan respons atas dugaan adanya korban jiwa dalam kegiatan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) yang disebut berkaitan dengan program Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih. Klaim mengenai penyebab maupun pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.

Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Cipayung menilai program tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Sumpah Pemuda, Pancasila, dan UUD 1945. Mereka juga menyampaikan kritik terhadap dugaan keterlibatan unsur militer dalam sektor ekonomi sipil serta menyerukan penguatan supremasi sipil.

Massa aksi mengajukan lima tuntutan, yakni menghentikan dan membubarkan Program KDMP, menghentikan militerisasi ruang sipil dan pembentukan batalion teritorial, meminta Presiden mengevaluasi pejabat terkait, menolak keterlibatan unsur militer dalam pengelolaan sektor pangan dan koperasi sipil, serta mengembalikan fokus TNI pada tugas pertahanan negara.

Koordinator aksi, Dendy, mengatakan negara harus mengutamakan perlindungan terhadap keselamatan warga dalam setiap pelaksanaan program pemerintah.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat tanggapan resmi dari Kementerian Koperasi, Kementerian Pertahanan, PT Agrinas, maupun pihak Istana Negara terkait tuntutan yang disampaikan massa aksi. Demikian pula, belum ada keterangan resmi dari pemerintah mengenai tuduhan yang disampaikan para demonstran.***