Pemerintah Perkuat Tata Kelola Penilaian Tanah, Wamen ATR/Waka BPN Soroti Integritas Profesi Penilai

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola sistem penilaian tanah nasional melalui kolaborasi dengan organisasi profesi. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, saat menjadi narasumber dalam Webinar Nasional yang digelar Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Senin (23/02).

Dalam forum bertema “Problematika & Dinamika Hukum bagi Posisi Strategis Profesi Penilai Indonesia” tersebut, Wamen ATR/Waka BPN menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme penilai sebagai fondasi sistem pertanahan yang kredibel.

“Saya mengapresiasi MAPPI sebagai organisasi profesi yang konsisten menjaga standar, etika, dan kualitas penilai di Indonesia. Peran MAPPI dalam pembinaan, peningkatan kompetensi, serta penguatan integritas profesi sangat penting bagi keberlanjutan sistem penilaian nasional,” ujar Ossy Dermawan.

Webinar ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai lembaga, di antaranya perwakilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, serta akademisi dari Universitas Sebelas Maret (UNS). Kegiatan tersebut diikuti anggota MAPPI dan peserta umum dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam paparannya, Wamen Ossy menyoroti sejumlah persoalan yang kerap muncul dalam praktik penilaian, termasuk potensi kesalahan teknis dan risiko hukum yang dapat dihadapi profesi penilai. Ia mengingatkan pentingnya mitigasi risiko melalui penguatan standar operasional, kepatuhan terhadap regulasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan organisasi profesi menjadi kunci agar setiap kebijakan penilaian memiliki landasan teknis yang kuat dan dapat diterima para pemangku kepentingan. Pemerintah, melalui Kementerian ATR/BPN, berkomitmen memperkuat sistem yang semakin terintegrasi guna menciptakan tata kelola penilaian yang transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Ketua II Dewan Pimpinan Nasional MAPPI, Wahyu Mahendra, menyatakan pihaknya siap memperluas kerja sama lintas sektor. Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap profesi penilai tidak hanya penting bagi anggota, tetapi juga untuk menjamin kepentingan publik.

“Ke depan, MAPPI berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk membangun ekosistem penilaian yang sehat, profesional, dan terlindung secara hukum,” pungkasnya.