Pakar Ekonomi Soroti Prabowonomics di Davos: Konsep Ambisius, Implementasi Dinilai Bermasalah

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Paparan strategi ekonomi Presiden Prabowo Subianto di World Economic Forum (WEF) Davos, Swiss, mendapat catatan kritis dari kalangan akademisi. Ketua Dewan Pakar Asprindo sekaligus Guru Besar IPB University, Prof. Didin S. Damanhuri, menilai konsep Prabowonomics yang disampaikan di forum global tersebut masih menghadapi persoalan serius pada tataran implementasi.

Didin menyampaikan apresiasi langkah Presiden Prabowo yang tampil di hadapan Forum Ekonomi Dunia, yang dihadiri puluhan kepala negara serta ribuan CEO perusahaan global.

“Setidaknya kita patut mengapresiasi Presiden yang telah berbicara di forum ekonomi paling bergengsi dunia. Itu membanggakan sebagai bangsa,” ujar Didin, Sabtu (24/1)

Namun demikian, ia menegaskan bahwa gagasan besar yang disampaikan di Davos perlu diuji secara konseptual dan faktual agar benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Menurut Didin, inti pidato Presiden Prabowo menegaskan platform ekonomi yang dikenal sebagai Prabowonomics, dengan fokus pada ekonomi rakyat melalui tiga pilar utama, yakni Danantara (Dana Anagata Nusantara), hilirisasi industri strategis, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan ekonomi rakyat.

Danantara dirancang sebagai badan pengelola investasi nasional yang berfungsi layaknya sovereign wealth fund seperti Temasek di Singapura. Sementara hilirisasi industri diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas strategis, mulai dari mineral hingga sektor pertanian dan perkebunan. Adapun program MBG diklaim sebagai instrumen stimulus ekonomi untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga, memberdayakan UMKM, dan menciptakan lapangan kerja.

Namun Didin menilai, ketiga pilar tersebut masih bercampur antara cita-cita dan realitas. Ia mempertanyakan kesiapan Danantara yang mengelola dana hingga Rp16.000 triliun untuk disandingkan dengan Temasek yang telah beroperasi puluhan tahun.

“Danantara baru berjalan sekitar satu tahun. Menyamakan langsung dengan Temasek tentu terlalu jauh,” ujarnya.

Ia juga menyoroti keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah. Menurutnya, berbagai program unggulan seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) justru menimbulkan persoalan pada mekanisme pelaksanaan (delivery mechanism), karena menyerap anggaran sangat besar hingga berdampak pada pemangkasan anggaran pendidikan, daerah, dana desa, serta dana perbankan Himbara.

Selain itu, Didin menilai implementasi program tersebut belum sepenuhnya melibatkan UMKM dan koperasi rakyat. Sebaliknya, pelaksanaan dinilai lebih banyak melibatkan yayasan, aparat negara, serta korporasi besar.

“Program MBG sebagian besar masih menyentuh wilayah perkotaan. Wilayah pedesaan yang seharusnya menjadi basis ekonomi rakyat justru belum terjangkau secara signifikan,” katanya.

Hal serupa, lanjut Didin, terjadi pada program KDMP dan swasembada pangan yang dinilai belum disiapkan dengan fondasi bisnis koperasi yang kuat serta minim pelibatan petani sebagai aktor utama.

Didin juga mengkritisi aspek penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dinilainya belum menunjukkan kemajuan berarti. Ia menilai reformasi institusi penegak hukum berjalan lambat dan masih memunculkan kontroversi di tengah masyarakat.

Dari sisi makroekonomi, ia menyoroti ketidaksesuaian antara target dan realisasi. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan di atas 6 persen, menurutnya, masih bertahan di kisaran 5 persen. Sementara itu, beban utang meningkat signifikan, dengan utang pemerintah mendekati Rp10.000 triliun, utang swasta sekitar Rp3.250 triliun, dan kewajiban BUMN mencapai Rp9.000 triliun.

“Totalnya lebih dari Rp22 kuadriliun dan jelas membebani APBN,” tegasnya.

Situasi tersebut, diperparah oleh ketidakpastian geopolitik global dan perang dagang, turut menekan nilai tukar rupiah hingga menyentuh kisaran Rp17.000 per dolar AS. Didin juga mengingatkan penurunan kredit UMKM di tengah kenaikan signifikan kredit korporasi besar.

“Kalau ini dibiarkan, potensi krisis seperti BLBI jilid dua bisa terjadi,” ujarnya.

Didin menegaskan, tantangan terbesar Prabowonomics terletak pada kerangka implementasi. Ia mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan nyata dengan menyiapkan kerangka akademis yang kuat agar kebijakan dapat dijalankan secara konsisten dan tepat sasaran.

“Kalau tidak diperbaiki, ini akan menjadi masalah serius bagi pemerintahan ke depan,” pungkasnya. (ips)