Soroti Mutu Pelayanan Publik, Menteri ATR/BPN Dorong Evaluasi Ketat SDM Pertanahan

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai bagian dari upaya memperbaiki layanan pertanahan kepada masyarakat. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan harus diikuti dengan pelatihan yang terukur dan asesmen kompetensi yang akuntabel, hal tersebut disampaikan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian ATR/BPN yang digelar di Aula Prona, Jakarta, Rabu (14/1).

Menurut Nusron, pelatihan aparatur tidak boleh berhenti pada aspek formalitas, tetapi harus berdampak langsung pada peningkatan kinerja pelayanan di lapangan. Ia menilai, asesmen kompetensi menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi kebutuhan peningkatan keterampilan, pengetahuan, serta sikap pelayanan aparatur.

“Kalau pelayanan belum optimal, harus ada langkah terstruktur. Pelatihan dan asesmen perlu dilakukan agar kita tahu di mana letak kekurangannya, baik dari sisi kemampuan teknis maupun sikap pelayanan,” ujarnya.

Menteri Nusron juga menyoroti praktik pelatihan yang hanya berorientasi pada kelulusan dan sertifikat. Ia meminta dilakukan evaluasi apabila hasil pelatihan tidak sejalan dengan kinerja aparatur di lapangan.

“Jangan sampai lulus pelatihan tapi tidak ada perubahan pada pelayanan. Kalau begitu, yang perlu dievaluasi bisa kurikulumnya, metode pembelajaran, atau penyelenggara pelatihannya,” tegasnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya integritas dalam proses sertifikasi kompetensi. Ketidaksesuaian antara hasil ujian dan praktik kerja dinilai sebagai indikator adanya persoalan yang harus segera dibenahi.

Dalam rapat tersebut, Menteri Nusron juga meminta agar sejumlah pelatihan strategis yang sebelumnya dinilai efektif dapat kembali diaktifkan pada tahun 2026, termasuk pelatihan yang menyasar petugas bidang hukum agar memiliki kompetensi dan sertifikasi yang sesuai kebutuhan organisasi.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN Agustyarsyah menyampaikan bahwa berbagai program pelatihan telah dijadwalkan sepanjang tahun 2026. Namun, efektivitas pelaksanaan pelatihan sangat bergantung pada umpan balik dari kantor wilayah.

Menurutnya, laporan evaluasi berkala dari kanwil, baik satu bulan, tiga bulan, hingga enam bulan pascapelatihan, akan menjadi dasar penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran ke depan.

Rapat pimpinan tersebut diikuti oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama secara luring, serta seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajarannya secara daring dari berbagai daerah.***