KABAR DAERAH
Istimewa
Tarutung-Mediaindonesianews.com: Usai memimpin upacara Hari Otonomi Daerah ke-XXX, Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, langsung menggelar coffee morning bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh camat se-Tapanuli Utara di Aula Martua Kantor Bupati Taput, Senin (27/04). Pertemuan ini difokuskan pada evaluasi kinerja serta penegasan arah kebijakan di tengah dinamika ekonomi saat ini.
Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya perubahan pola kerja aparatur sipil negara (ASN) agar lebih adaptif, inovatif, dan kreatif. Ia menilai, masih banyak ASN yang terjebak pada rutinitas administratif dan realisasi anggaran tanpa memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Dalam situasi perekonomian sekarang, pimpinan OPD dan camat harus mampu beradaptasi. Jangan hanya fokus pada administrasi, tapi hadirkan aksi nyata yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Bupati juga menyoroti peluang penguatan ekonomi lokal melalui pemenuhan kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mendorong peningkatan produksi lokal, mulai dari sektor perikanan hingga pertanian, agar perputaran anggaran yang mencapai Rp187 miliar dapat dinikmati langsung oleh masyarakat Tapanuli Utara.
Selain itu, optimalisasi sumber daya alam dan sumber daya manusia dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati juga menekankan sejumlah prioritas lain, seperti peningkatan pelayanan kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta penguatan kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah.
“Mari bekerja lebih inovatif, kreatif, dan adaptif,” ujar Bupati menutup arahannya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Tapanuli Utara, Henry M.M. Sitompul, turut mengingatkan jajaran OPD agar meningkatkan etos kerja dan menjadikan tugas sebagai tantangan untuk berinovasi.
“Bekerjalah out of the box. Kita harus komit, cekatan, mampu berimprovisasi, dan menjunjung loyalitas,” tegas Sekda.
Coffee morning tersebut dihadiri para staf ahli, asisten, pimpinan OPD, serta seluruh camat sebagai bagian dari upaya konsolidasi internal pemerintah daerah dalam memperkuat kinerja dan pelayanan publik.(LS)