Proyek Strategis Gianyar Diselimuti Tanda Tanya, Pemkab Belum Beri Penjelasan Resmi

Gianyar-Mediaindonesianews.com: Pelaksanaan salah satu proyek strategis di Kabupaten Gianyar kini menjadi sorotan publik. Beragam informasi simpang siur beredar luas di media sosial, mulai dari dugaan proses lelang ulang yang dinilai janggal, pergantian kontraktor secara mendadak, hingga kabar pembatalan pinjaman pendanaan dari Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Namun hingga Jumat (16/1), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar belum menyampaikan keterangan resmi terkait isu yang berkembang tersebut. Sikap diam pemerintah daerah justru memicu spekulasi dan menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai kejelasan dan kelanjutan proyek yang menggunakan anggaran publik tersebut.

Sorotan juga datang dari berbagai pihak. Akun media sosial Gianyar Kiri secara terbuka meminta pimpinan daerah memberikan klarifikasi agar informasi yang beredar tidak terus berkembang tanpa dasar yang jelas. Desakan serupa disampaikan oleh Ketua Garda Tipikor Indonesia (GTI) Kabupaten Gianyar, Pande Mangku Rata.

Menurut Pande Mangku Rata, kepala daerah memiliki kewajiban konstitusional dan yuridis untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, khususnya terkait proyek strategis yang dibiayai oleh uang rakyat.

“Proyek ini menggunakan dana publik yang bersumber dari pajak masyarakat. Maka rakyat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi,” tegasnya.

Ia menilai, proyek dengan nilai anggaran besar seharusnya tidak menimbulkan kebingungan dan polemik di ruang publik. Transparansi dan akuntabilitas, kata dia, merupakan prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

“Pemimpin daerah harus hadir menjelaskan kondisi sebenarnya. Jangan biarkan masyarakat hanya menerima informasi dari media sosial tanpa klarifikasi resmi dari pemerintah,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemkab Gianyar maupun dinas terkait mengenai status proyek, mekanisme pengadaan, maupun isu pendanaan yang berkembang.

Publik kini menanti sikap terbuka dari pemerintah daerah. Kejelasan informasi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta mencegah munculnya asumsi dan dugaan yang dapat merugikan semua pihak. Transparansi menjadi kunci agar polemik tidak terus berlarut. (JroBudi)