MEDIA INDONESIA NEWS
Opini
Olah Raga
Hiburan
Media Indonesia News Pilar Negara Dalam Mencegah dan Memberantas Korupsi, Sinergis Bersama Penegak Hukum

HUKUM DAN KRIMINAL

13 Mei 2026,    19:11 WIB

GMNI Jakarta Tuding Proyek KDMP Jadi “Perampokan Uang Rakyat”, Desak KPK Audit Rp112 Triliun


Tim Red

GMNI Jakarta Tuding Proyek KDMP Jadi “Perampokan Uang Rakyat”, Desak KPK Audit Rp112 Triliun

Istimewa

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta menggelar aksi di kantor PT Agrinas Pangan Nusantara dan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (13/5). Massa aksi menyoroti dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang disebut mencapai Rp112 triliun.

GMNI Jakarta Tuding Proyek KDMP Jadi “Perampokan Uang Rakyat”, Desak KPK Audit Rp112 Triliun

Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Dendy, memimpin langsung aksi tersebut. Dalam orasinya, ia menilai proyek KDMP yang awalnya digagas sebagai penguatan ekonomi desa justru diduga menjadi ajang korupsi dan monopoli elite birokrasi.

“Negara menganggarkan Rp3 miliar per unit desa, tetapi realisasi di lapangan hanya sekitar Rp1,6 miliar. Ada selisih Rp1,4 miliar per desa. Jika dikalikan 80 ribu titik, maka potensi kerugian negara mencapai Rp112 triliun,” ujar Dendy di depan Gedung KPK.

GMNI Jakarta juga menyoroti keterlibatan unsur militer dalam pengelolaan proyek dan distribusi material bangunan melalui PT Agrinas. Menurut Dendy, kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan semangat reformasi dan berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

“Kami menolak keterlibatan militer dalam urusan bisnis sipil dan koperasi desa. TNI harus kembali fokus pada tugas pertahanan negara,” tegasnya.

Selain mengkritik proyek KDMP, massa aksi juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera melakukan audit investigatif terhadap seluruh proyek KDMP di Indonesia.

Dalam tuntutannya, GMNI Jakarta meminta aparat penegak hukum membongkar dugaan selisih anggaran proyek, mengevaluasi pengelolaan logistik, menghentikan dugaan monopoli distribusi, serta mengutamakan penggunaan produk dalam negeri untuk kebutuhan proyek desa.

Mereka juga mendesak pemerintah mengembalikan pengelolaan koperasi desa sepenuhnya kepada masyarakat tanpa intervensi elite birokrasi maupun kepentingan militer.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan diwarnai sejumlah orasi dari perwakilan mahasiswa. Hingga aksi berakhir, belum ada keterangan resmi dari pihak PT Agrinas Pangan Nusantara maupun Komisi Pemberantasan Korupsi terkait tudingan yang disampaikan massa demonstran.***