Pejabat Disdik OKI Diduga Dianiaya Kader PKB

Kayuagung-Mediaindonesianews.com: Kegiatan pembelajaran mendalam yang digelar Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di GOR Perahu Kajang, Kayuagung, Rabu (12/11), mendadak berubah ricuh. Seorang pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Herianto, S.Pd., M.Si, diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh seorang kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berinisial RD.

Peristiwa ini terjadi saat ratusan peserta tengah mendengarkan pengarahan Kabid GTK Disdik Provinsi Sumsel. Berdasarkan informasi lapangan, pelaku RD tiba-tiba mendatangi Herianto sambil memaki dengan nada tinggi, lalu diduga langsung melakukan tindakan kekerasan.

“Sempat marah-marah, maki-maki, lalu tiba-tiba memukul korban. Kami kaget dan suasana langsung kacau,” ujar salah seorang peserta yang menyaksikan kejadian.

Beberapa peserta mengaku panik. Sebagian mencoba melerai, sementara yang lain memilih menjauh karena takut terjadi keributan lanjutan. Insiden tersebut membuat jalannya acara sempat terhenti.

Merasa dirugikan, Herianto melaporkan tindakan penganiayaan tersebut ke Polres OKI dengan nomor laporan LP/B/591/XI/2025/SPKT Polres OKI, yang diterima langsung oleh Kasat SPKT Ipda Erwin.

“Benar, saya sempat dianiaya sehingga harus visum. Saya serahkan semua kepada pihak berwajib,” ujar Herianto usai membuat laporan resmi.

Kasat SPKT Polres OKI, Ipda Erwin, membenarkan adanya laporan tersebut. “Betul, laporan sudah kami terima,” ujarnya singkat.

Insiden ini juga memantik reaksi dari peserta lain dan masyarakat sekitar. Mereka mengecam tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman dan tertib.

“Kegiatan pendidikan itu harusnya steril dari premanisme. Masa pejabat dinas saja bisa diperlakukan begitu di tempat umum?” ujar salah seorang guru peserta.

Hingga kini belum diketahui motif pasti pelaku RD, namun sejumlah peserta menduga insiden ini dipicu persoalan pribadi antara pelaku dan korban.

Polres OKI memastikan akan menangani kasus tersebut sesuai prosedur, sementara pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel belum memberikan pernyataan resmi terkait peristiwa yang mencoreng kegiatan pendidikan tersebut.(Hadi)