HUKUM DAN KRIMINAL
ben
Yudi Syamhudi Suyuti
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI) berencana akan melaporkan dugaan dan potensi jual beli proyek Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang ada di DPRD ke Mabes Polri, tepatnya di Dittipikor Bareskrim Polri. Hal tersebut dikatakan Koordinator Eksekutif JAKI, Yudi Syamhudi Suyuti dalam keterangan pers nya, Senin (20/3)
“JAKI akan membawa salah satu sampel yang berasal dari Kabupaten Jepara yang data-datanya secara konkrit berupa dugaan dan temuan adanya potensi jual beli Proyek Pokir, yang melibatkan seluruh anggota DPRD untuk anggaran 2021-2023 senilai 115 Miliar dan anggaran 2022-2023 yang nilainya kurang lebih tidak jauh berbeda.” Paparnya.
Menurut Yudi, berdasarkan data yang diterima, untuk Proyek Pokir pada anggaran 2022-2023 sudah dibeli dari awal oleh oknum kongsi pengusaha yang terdiri dari beberapa perusahaan.
“Sehingga ketika anggarannya masuk ke Kas Kabupaten, sudah menjadi hak kongsi pengusaha tersebut.” katanya
Namun, lanjut Yudi, kasus ini memang harus benar-benar diteliti dengan melakukan tindakan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Apakah ini ada unsur tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uangnya atau tidak. Karena dibutuhkan bukti-bukti konkrit, dengan dilakukannya penyelidikan oleh APH dan Dittipikor Bareskrim Polri, tentu memiliki instrumen yang memadai dalam menyelidiki kasus ini.
“Tindakan JAKI ini merupakan tindakan partispasi dari kelompok masyarakat sipil untuk membantu Rakyat dan Pemerintah dalam hal penanganan masalah korupsi di Indonesia dan ini adalah bentuk tindakan inisiatif antar jaringan organisasi masyarakat sipil.” jelasnya
Lebih lanjut Yudi menjelaskan bahwa, Walikota Medan Pak Bobby Nasution juga sempat membuat pernyataan tentang masalah DPRD yang suka titip-titip Pokir. Jadi potensi seperti ini memang harus diselidiki agar terbuka secara terang benderang.
“Jika memang ada dugaan korupsi dan pencucian uangnya, tentu harus dibongkar.” pungkasnya
