Ingin Sertipikatkan Tanah Secara Mandiri, Ini Syarat dan Prosedurnya

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Masyarakat kini dapat mengurus sertipikat tanah untuk pertama kali secara mandiri melalui Kantor Pertanahan (Kantah) tanpa harus menggunakan jasa perantara. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, pemohon wajib menyiapkan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) terbaru sebagai bukti subjek hukum dalam proses pendaftaran tanah.

Selain itu, pemohon juga harus melampirkan dokumen riwayat penguasaan atau perolehan tanah sebagai bagian dari data yuridis. Dokumen tersebut dapat berupa girik, letter C, petok D, akta jual beli, maupun Surat Keterangan Riwayat Tanah dari desa atau kelurahan. Dokumen ini tidak lagi menjadi bukti kepemilikan, melainkan dasar penelitian dalam penetapan hak atas tanah.

Dalam hal tertentu, terutama jika tanah diperoleh melalui peralihan hak, pemohon diwajibkan melengkapi dokumen perpajakan seperti SPPT PBB tahun berjalan serta bukti pelunasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai ketentuan.

Apabila bukti tertulis tidak lengkap, pembuktian hak dapat dilakukan melalui penguasaan fisik tanah secara terus-menerus selama 20 tahun atau lebih dengan itikad baik. Proses ini harus diperkuat dengan kesaksian pihak yang dapat dipercaya sebagai bagian dari penelitian data yuridis.

Selain aspek yuridis, proses pendaftaran tanah juga mencakup pengumpulan data fisik melalui pengukuran bidang tanah. Pemohon wajib memasang tanda batas dan memastikan batas tanah telah disepakati dengan pemilik lahan yang berbatasan. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 guna menjamin kepastian letak dan luas tanah.

Setelah seluruh tahapan selesai, Kantah akan mencatat data dalam buku tanah dan menerbitkan sertipikat sebagai alat bukti hak yang memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Adapun biaya yang timbul dalam proses pendaftaran tanah dibayarkan melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015. Untuk mempermudah perhitungan biaya, masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku.

Informasi lebih lanjut juga dapat diakses melalui layanan resmi Kementerian ATR/BPN, termasuk hotline pengaduan dan kanal digital lainnya. Kantor Pertanahan pun telah menyediakan loket khusus bagi masyarakat yang mengurus sertipikat secara mandiri guna mempercepat proses layanan.***