MEDIA INDONESIA NEWS
Opini
Olah Raga
Hiburan
Media Indonesia News Pilar Negara Dalam Mencegah dan Memberantas Korupsi, Sinergis Bersama Penegak Hukum

BREAKING NEWS

07 Agustus 2026,    10:38 WIB

Komunikasi Publik ATR/BPN Kembali Diakui, Raih Popular Government Institutions Award 2026


Tim Red

Komunikasi Publik ATR/BPN Kembali Diakui, Raih Popular Government Institutions Award 2026

Istimewa

Jakarta-Mediaiindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menorehkan prestasi di bidang komunikasi publik dengan meraih Popular Government Institutions Award 2026 dalam ajang 7th Indonesia Public Relations Summit 2026 yang diselenggarakan The Iconomics Media di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Komunikasi Publik ATR/BPN Kembali Diakui, Raih Popular Government Institutions Award 2026

Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan hasil survei persepsi publik terhadap reputasi lembaga pemerintah dan menjadi pengakuan atas keberhasilan strategi komunikasi publik yang dibangun Kementerian ATR/BPN dalam menyampaikan kebijakan, program, serta layanan kepada masyarakat.

Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN, Deni Santo, mengatakan penghargaan tersebut merupakan cerminan meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja komunikasi kementerian.

"Popular Government Institutions Award ini adalah simbol pengakuan dari publik bahwa kehumasan kita sudah berada pada taraf yang baik. Karena dengan kehumasan, kita bisa menyebarkan informasi, menyebarkan kebijakan, dan bisa berkomunikasi dengan masyarakat," ujar Deni Santo usai menerima penghargaan.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Founder dan CEO The Iconomics Media, Bram S. Putro, bersama Direktur Merek, Riset, dan Strategi The Iconomics Media, Alex Mulya. Ini menjadi penghargaan kedua yang diterima Kementerian ATR/BPN dalam kategori tersebut.

Menurut Deni Santo, capaian tersebut bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus memperkuat kualitas komunikasi publik hingga ke seluruh daerah.

"Strategi komunikasi yang telah dibangun harus terus dilanjutkan dari pusat hingga daerah," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Deni Santo yang hadir didampingi Kepala Subbagian Pemberitaan dan Media, Arie Satya Dwipraja, menegaskan bahwa fungsi kehumasan memiliki peran strategis sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat.

Ia menjelaskan, komunikasi publik yang efektif tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan layanan pertanahan, tetapi juga membuka ruang dialog sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dan aspirasi untuk penyempurnaan pelayanan publik.

"Peran humas sangat erat kaitannya dengan persepsi publik. Melalui komunikasi yang baik, masyarakat memperoleh informasi yang benar sekaligus memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi sehingga kualitas pelayanan dapat terus ditingkatkan," katanya.

Sementara itu, Direktur Merek, Riset, dan Strategi The Iconomics Media, Alex Mulya, menjelaskan bahwa penerima penghargaan ditentukan melalui survei kuantitatif secara daring yang melibatkan 10.000 responden dari berbagai wilayah di Indonesia.

Penilaian dilakukan berdasarkan tiga indikator utama, yakni business and commercial reputation, people and leadership reputation, serta social and citizenship reputation. Setiap institusi yang memperoleh nilai rata-rata minimal 3,75 berhak menerima penghargaan, termasuk Kementerian ATR/BPN.

"Selamat kepada seluruh pemenang. Anda dipilih bukan hanya oleh redaksi The Iconomics, tetapi juga oleh publik Indonesia yang selalu mengamati kiprah Bapak dan Ibu sekalian. Tetaplah berkarya demi kemajuan Indonesia," ujar Alex Mulya.

Penghargaan ini memperkuat posisi Kementerian ATR/BPN sebagai salah satu institusi pemerintah yang dinilai berhasil membangun komunikasi publik yang efektif, transparan, dan adaptif. Di tengah transformasi layanan pertanahan yang terus dilakukan, keberhasilan strategi kehumasan dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai kebijakan, inovasi layanan, serta program reformasi birokrasi yang dijalankan kementerian.***