Wamen Ossy Buka Ujian PPAT 2026, Tekankan Kompetensi dan Integritas untuk Tingkatkan Kualitas Layanan Pertanahan

Cikeas-Mediaindonesianews: Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, secara resmi membuka Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tahun 2026 di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN, Cikeas, Kabupaten Bogor, Senin (3/8). Melalui seleksi tersebut, Kementerian ATR/BPN menargetkan lahirnya PPAT yang kompeten, profesional, dan berintegritas untuk memperkuat kualitas pelayanan pertanahan nasional.

Dalam sambutannya, Wamen Ossy menegaskan bahwa kualitas pelayanan pertanahan tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan pemanfaatan teknologi, tetapi juga bergantung pada kapasitas sumber daya manusia yang menjalankan pelayanan tersebut.

"Penyelenggaraan Ujian PPAT merupakan bagian dari upaya Kementerian ATR/BPN untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan pertanahan dari PPAT yang kompeten, memahami hukum pertanahan, profesional, dan berintegritas. Karena pada akhirnya, kualitas layanan pertanahan tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang baik maupun teknologi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya," ujar Ossy.

Ujian PPAT Tahun 2026 diikuti 7.886 peserta yang tersebar di tiga lokasi penyelenggaraan, yakni BPSDM Kementerian ATR/BPN di Cikeas, Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, dan Politeknik Agraria STPN, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan data panitia, jumlah peserta terdiri atas 2.929 notaris dan 4.957 peserta non-notaris. Para peserta non-notaris akan bersaing mengisi 1.743 formasi PPAT yang tersedia di 270 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Menurut Ossy, materi ujian dirancang secara komprehensif untuk mengukur kemampuan akademik sekaligus kesiapan profesional calon PPAT.

Materi yang diujikan meliputi organisasi Kementerian ATR/BPN, hukum pertanahan, penetapan hak dan pendaftaran tanah, tata cara pembuatan akta, hingga kode etik profesi.

"Seleksi melalui materi ujian yang disusun secara komprehensif mencakup organisasi kementerian, hukum pertanahan, penetapan hak dan pendaftaran tanah, tata cara pembuatan akta, hingga kode etik profesi. Semua ini dirancang untuk memastikan setiap PPAT nantinya memiliki bekal pengetahuan dan profesionalisme yang memadai," jelasnya.

Selain memastikan proses seleksi berjalan objektif, Kementerian ATR/BPN juga terus melakukan penyempurnaan regulasi yang mengatur jabatan PPAT sebagai bagian dari reformasi layanan pertanahan.

Penyempurnaan tersebut diarahkan agar regulasi mampu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat, memperkuat etika profesi, memperjelas hak dan kewajiban PPAT, sekaligus meningkatkan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap para pejabat pembuat akta tanah.

"Kementerian juga terus mengembangkan sistem penilaian kinerja PPAT bersama Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) agar lebih objektif dan proporsional," kata Ossy.

Pelaksanaan ujian dilakukan secara bertahap di tiga lokasi. Di BPSDM Kementerian ATR/BPN Cikeas, ujian berlangsung pada 3–5 Agustus 2026 dengan jumlah peserta 2.482 orang. Selanjutnya di Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, ujian dijadwalkan pada 11–13 Agustus 2026 dan diikuti 2.397 peserta. Sementara di Politeknik Agraria STPN, Sleman, ujian akan dilaksanakan pada 18–20 Agustus 2026 dengan jumlah peserta 3.007 orang.

Kementerian ATR/BPN berharap proses seleksi tersebut mampu menghasilkan PPAT yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis dan pemahaman hukum yang kuat, tetapi juga menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, serta etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Turut mendampingi Wamen ATR/Waka BPN dalam pembukaan Ujian PPAT Tahun 2026, Kepala BPSDM Agustyarsyah, Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, PPAT dan Mitra Kerja Ana Anida, serta Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Hapendi Harahap. Kegiatan tersebut juga dihadiri jajaran pengurus pusat IPPAT sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas profesi PPAT di Indonesia.***