PERISAI Gelar Aksi di Puspom TNI hingga Istana Negara, Soroti Militerisasi Ruang Sipil

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis (PERISAI) menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik strategis di Jakarta, Kamis (21/5), bertepatan dengan peringatan 28 tahun Reformasi 1998. Aksi berlangsung di depan Markas Polisi Militer (Puspom) TNI, Mabes TNI AD di kawasan Gambir, hingga Istana Negara.

Dalam aksi tersebut, massa yang terdiri dari elemen mahasiswa, pemuda, dan organisasi masyarakat menyuarakan kritik terhadap keterlibatan militer di sektor sipil dan sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sejalan dengan semangat reformasi.

Koordinator Lapangan aksi, Darnel Sipangkar, mengatakan pemilihan lokasi aksi dilakukan sebagai simbol kritik terhadap dugaan meningkatnya peran militer dalam berbagai kebijakan sipil dan ekonomi.

“Momentum Reformasi seharusnya menjadi pengingat pentingnya supremasi sipil dan demokrasi. Kami menilai ada kecenderungan keterlibatan aparat militer dalam sejumlah sektor sipil yang perlu dikritisi,” ujar Darnel dalam orasinya.

Di depan Puspom TNI, massa menuntut penegakan hukum yang transparan terkait sejumlah kasus yang menjadi perhatian kelompok masyarakat sipil, termasuk dugaan kekerasan terhadap aktivis HAM. Massa juga meminta agar proses hukum dilakukan secara terbuka sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sementara di Mabes TNI AD, peserta aksi menyampaikan penolakan terhadap dugaan keterlibatan aparat dalam proyek-proyek strategis yang berkaitan dengan agraria dan pembangunan. Mereka menilai reformasi sektor keamanan perlu terus dijaga agar tidak terjadi tumpang tindih antara fungsi militer dan sipil.

Adapun di depan Istana Negara, massa menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan hubungan internasional, termasuk kerja sama perdagangan dan pertahanan dengan negara lain yang dinilai berpotensi memengaruhi kedaulatan nasional.

Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi PERISAI menyampaikan enam tuntutan utama, antara lain penghentian militerisasi ruang sipil, evaluasi keterlibatan aparat dalam sektor agraria, peninjauan kerja sama internasional tertentu, serta penegakan hukum yang dinilai transparan dan akuntabel.

Aksi tersebut diikuti sejumlah organisasi, di antaranya DPD GMNI Jakarta, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Front Mahasiswa Nasional (FMN), DPC GMNI Jakarta Selatan, Sentral Perjuangan Pemuda (SPP), serta organisasi mahasiswa lainnya.

Aparat kepolisian dan petugas keamanan tampak berjaga di sejumlah titik aksi untuk mengawal jalannya demonstrasi. Hingga aksi berakhir pada sore hari, situasi berlangsung kondusif meski sempat terjadi kepadatan arus lalu lintas di kawasan Gambir dan sekitar Istana Negara.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah, TNI, maupun lembaga terkait mengenai tuntutan yang disampaikan massa aksi.***