ATR/BPN Siapkan Lahan untuk Hunian Vertikal dan Kota Satelit, Dukung PSN Perumahan

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan dukungannya terhadap Program Strategis Nasional (PSN) pembangunan permukiman melalui penyediaan lahan untuk hunian vertikal dan pengembangan kota satelit di berbagai wilayah Indonesia.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyatakan pihaknya telah menyiapkan lahan skala besar sebagai bagian dari upaya mengurangi kepadatan di kota-kota besar sekaligus mendukung program perumahan nasional.

“Kami dari Kementerian ATR/BPN sudah menyiapkan lahan di berbagai daerah untuk mendukung pembangunan hunian vertikal. Pada tahap berikutnya, kami juga menyiapkan pengembangan kota baru sebagai solusi untuk mengurangi kepadatan di kota besar,” ujar Nusron Wahid dalam Rapat Koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kantor ATR/BPN, Jakarta, Kamis (16/04).

Ia mengungkapkan, lahan yang telah teridentifikasi tersebar di sejumlah wilayah strategis, mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan hingga Sulawesi. Berdasarkan data awal, total indikasi lahan mencapai lebih dari 129 ribu hektare, dengan sekitar 37 ribu hektare dinilai potensial untuk dimanfaatkan dalam waktu dekat.

“Data awal kami menunjukkan terdapat sekitar 129.764 hektare lahan yang teridentifikasi. Namun, yang benar-benar potensial untuk dimanfaatkan saat ini sekitar 37.709 hektare,” jelasnya.

Pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, pengembangan kota satelit dirancang dengan kebutuhan lahan yang lebih luas, sebagai bagian dari strategi jangka panjang penataan ruang dan pemerataan pembangunan.

“Untuk kota satelit, kebutuhan lahannya minimal antara 30 hingga 120 hektare per lokasi, bahkan bisa mencapai 100 hektare atau lebih untuk kawasan tertentu,” tambah Nusron.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa ketersediaan lahan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program pembangunan perumahan nasional, termasuk target pembangunan 3 juta rumah.

“Kami memiliki konsep sederhana untuk melaksanakan program 3 juta rumah. Yang utama adalah memastikan tanah untuk pembangunan rumah ini tersedia,” ujarnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, antara lain Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi, serta Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri, bersama jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.***